KUA TGB

Jumat, 29 Mei 2015 | 04:47 WIB Syafii Maarif Berharap Aung San Suu Kyi  Angkat Suara soal Rohingnya YOGYAKARTA, KOMPAS.com  - Tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif meminta agar Aung San Suu Kyi, tokoh Myanmar yang pernah meraih nobel perdamaian, untuk angkat bicara terkait apa yang dialami Rohingya. "Kita berharap peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi bersuara soal Rohingya," ucap Buya Syafii Maarif, usai menghadiri acara dialog kebangsaan di Universitas Negeri Yogyakarta, Kamis (28/05/2015). Buya memandang seharusnya penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar tidak perlu terjadi. Menurut Buya Syafii, semua manusia adalah sama, sehingga harus dipelakukan dengan baik dan layak. "Mereka (Rohingnya) juga sama seperti manusia lain. Sehingga harus diperlakukan dengan layak dan baik.  Humanity is one  (kemanusiaan itu satu)," tutur Buya. Buya menuturkan, dirinya juga punya sahabat seorang biksu. Meski berbeda, namun persabahatannya sangat dekat, bahkan sep

M. Jasin: ini 9 Alternatif Solusi untuk KUA    Jakarta,  bimasislam —  Direktorat   Jenderal   Bimbingan   Masyarakat  Islam ( Ditjen   Bimas  Islam)  terus   berupaya   melakukan   perbaikan   dalam   peningkatan   kualitas   layanan   publik ,  salah   satunya   kualitas   layanan   publik   pada   Kantor   Urusan   Agama  ( KUA )  sebagai   perpanjangan   tangan   Kemenag   di   tingkat   kecamatan .   Inspektorat   Jenderal   Kementerian   Agama   juga   telah   memetakan   kondisi   obyektif   dan   sejumlah   penyimpangan  yang  masih   terjadi   di   sejumlah   KUA   saat   ini .  Menurut   Inspektur   Jenderal   Kemenag ,  Moch .  Jasin ,  terdapat   sepuluh   permasalahan   KUA   secara   kondisional ,  dan  16  penyimpangan  yang  perlu   segera   dibenahi .   Saat   menjadi   narasumber   dalam   Rapat   Koordinasi   Nasional  ( Rakornas )  Bimas  Islam  di  hotel  Mercure , Jakarta,  Jumat  (29/05),  Jasin   mengatakan   secara   kondisional   terdapat  

Senin, 25 Mei 2015 | 15:49 WIB Wapres Dukung Program Sertifikasi Masjid JAKARTA, KOMPAS.com  - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung program kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memeberikan sertifikasi atas seluruh masjid di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pemberdayaan tempat ibadah umat muslim tersebut. "Dari begitu banyak masjid yang kita punya, yang memiliki sertifikat jumlahnya di bawah satu persen. Karena kadang-kadang lebih aman tanpa sertifikat, karena tidak bisa dijaminkan ke bank, tidak bisa macam-macam," ujar Kalla di hadapan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/5/2015). Menurut Kalla, permasalahan pemberdayaan masjid seringkali ditimbulkan oleh ahli waris yang menuntut kembali tanah milik orangtuanya yang telah diwakafkan untuk pembangunan tempat ibadah. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi sosial masjid sebagai tempat ibadah. Kalla berharap ker

Minggu, 31 Mei 2015 | 11:19 WIB Wapres: Terbanyak di Dunia, Jumlah Masjid di Indonesia Kalahkan Arab Saudi BINTAN, KOMPAS.com —  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Jumlah masjid di Indonesia bahkan mengalahkan masjid di Arab Saudi yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim 100 persen. "Indonesia ini negara dengan masjid terbanyak di dunia. Kenapa itu wajar saja karena Indonesia itu negara Islam terbesar di dunia," kata Kalla saat meresmikan Masjid Besar Baitul Makmur di Bintan, Kepulauan Riau, Minggu (31/5/2015). Hadir dalam peresmian ini Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, dan Bupati Bintan Anshar Ahmad. Menurut dia, jumlah masjid di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah masjid di Arab Saudi karena wilayah Indonesia lebih luas dibandingkan dengan Arab Saudi, meskipun jumlah warga negara beragama Isl

Hukum Itu Bicara Tegas  Bukan Enak atau Tidak Enak   Dari judul di atas lebih spesifik menguraikan tentang standar pandangan Al-Quran secara filosofis yang berkembang di masyarakat Islam, dimana hukum lebih cenderung diperlakukan tidak tegas alias sering larut menurut selera.  Bicara hukum adalah bicara "ketegasan"; benar atau salah, haram atau halal dan boleh atau tidak bolehnya (dilarang). Jelasnya, tidak ada istilah setengah-setengah; setengah benar atau salah dan setengah haram atau halal. Ketegasan hukum itu di-analogikan sebagai hukumnya orang dewasa (baligh). Berkelahi itu dilarang dan salah di mata hukum, karena proses perkelahian itu akan muncul saling menuding, saling menjelekkan, saling caci-maki dan sumpah serapah lainnya. Sejatinya, jika sudah ditetapkan secara hukum tidak akan bisa dirubah, meski ada kebolehan karena dharurat. Oleh karenanya harus berhati-hati sebelum bertindak. Dan hukum bukan bicara "diamalkan jika suka, ditinggalkan jika sulit&q

Menteri Yuddy Tak Akan Pecat PNS  yang Pakai Ijazah Palsu Lukman Diah Sari  - 29 Mei 2015 13:49 wib Metrotvnews.com, Jakarta:  Terbongkarnya kasus ijazah palsu, memaksa pemerintah untuk menyisir para pegawai negeri sipil (PNS), dan pejabat di setiap kementerian.   Namun, bagi PNS atau pejabat yang kedapatan menggunakan ijazah palsu hanya akan diberikan sanksi administratif. "Memang tidak akan dipecat. Tapi mereka menyalahgunakan kepercayaan dan diragukan integritasnya. Makanya sanksi administratif," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di kantor Kementerian PAN RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2015). PNS atau pejabat yang kedapatan menggunakan ijazah palsu bakal dicopot dari jabatannya, dan diturunkan satu tingkat. "Bagi PNS yang terbukti gunakan ijazah palsu, maka otomatis sanksinya akan dicopot dari jabatannya, kemudian diturunkan pangkatnya satu tingkat," jelasnya. Bila a

Berantas Kejahatan Harus Kaffah  Musibah besar bagi negeri ini diantaranya Perpecahan umat dan golongan, Permusuhan, Narkoba, KKN dan Dangkalnya pemahaman mengakibatkan muncul aliran sempalan, aliran keras, aliran sesat, yang kesemuanya berawal dari Krisis moral dan Krisis kepercayaan. Persoalan kepentingan bisa menjadi penyebab tindakan anarkis sehingga terjadi perpecahan, permusuhan, adu-domba dan fitnah. Narkoba yang sudah pada kondisi siaga I atau sangat darurat, semakin di basmi bertambah tumbuh dan berkembang sampai ke pelosok desa, kadang sekelompok yang memberantas tapi kelompok lain memberikan jalan mudah beredarnya. Bahkan persoalan 'hukuman mati' saja menuai kontroversi.  Demikian juga Korupsi, sudah banyak yang mendapat hukuman, tapi setiap hari diberitakan di media masih banyak juga yang tersandung. Begitu juga aliran sesat dan segala macam paham yang meresahkan masyarakat seakan tidak pernah berhenti bermunculan, satu pihak ingin melakukan pembredelan tapi

Menteri PAN dan RB Serius  Tangani PNS Berijazah Palsu Ilustrasi Ijazah Palsu (Beritasatu.com) Jakarta  – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus ijazah palsu. Keseriusan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi terbukti dengan diterbitnya surat edaran dengan Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu di lingkungan instansi pemerintah. “Kami serius menangani ASN yang berijizah palsu. Surat edaran yang telah diterbitkan bukan wacana atau pencitraan, tetapi itu merupakan perintah agar dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait, baik PNS maupun TNI-Polri,” ujar Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman saat dihubungi  SP , Sabtu (30/5). Herman mengungkapkan jika ditemukan adanya pelanggaran disiplin kepegawaian dalam kasus ijazah palsu tersebut, maka ASN yang terlibat akan dikenakan sanksi administrasi displin ke

KPK: 12 Jenis Gratifikasi ini Tidak Perlu Dilaporkan     Jakarta, bimasislam —  Direktur   Gratifikasi   Komisi   Pemberantasan   Korupsi  ( KPK ),  Giri   Suprapdiono ,  menegaskan  agar  ara   penyelenggara   Negara   berhatihati   dalam   menerima   hadiah   karena   bisa   berakhir   menjadi   musibah .  Giri   mengatakan ,  pemberian   hadiah   kepada   penyelenggara   Negara   bisa   dianggap   sebagai   suap   jika   berkaitan   dengan   jabatan ,  atau   bertentangan   dengan   tugas   dan   kewajibannya   sebagai   penyelengara   negara .   Hal tersebut disampaikan direktur lembaga antirasuah itu di depan 182 peserta Rakornas Bimas Islam tahun 2015 di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (29/05). Ia melanjutkan, setelah penyelenggara Negara melaporkan gratifikasi kepada KPK, harta yang diterima tidak otomatis akan diambil alih oleh Negara. “Gratifikasi” akan dikembalikan kepada pelapor jika barang yang diterima tidak berkaitan dengan jabatan atau tidak bertentangan

Ari Ginanjar: Islam Harus Kembalikan Kekuatan  Agama,  Sains, dan Ekonomi Secara Bersamaan    Jakarta,  bimasislam —  “Sebagai   muslim  yang  berjumlah   mayoritas   di   negeri ,  kita   harus   mampu   bangkit   dan   mengembalikan   supremasi   nilai-nilai   agama   dan   kekuatan   enomi   secara   bersamaan . Di  jalan   Sudirman   Thamrin   telah   dimiliki   orang-orang   asing .  Demikian   juga   di   jalan   Simatupang   ini   dimiliki   oleh   mereka .  Tapi   di   gedung   ini ,  menara  165 ESQ  adalah   milik   kita ,  milik   orang  Islam yang  mampu   bersaing   dengan   mereka” .  Demikian   dikatakan   oleh  Ari  Ginanjar   Agustian ,  pemiliki  ESQ,  dalam   kata   sambutannya   pada  TOT Dakwah   dan   Pendidikan   Akhlak   Bangsa  yang  diselenggarakan   oleh   MUI   di   gedung   menara  165, Jakarta (26/5).   Lebih   lanjut   pemiliki  ESQ  ini   menyampaikan   bahwa   umat  Islam  harus   dibangkitkan   kesadarannya  agar  dapat   ikut   bersai