Public Relation (PR)
umat, 22 Mei 2015, 22:02 –
Pimpinan Kemenag adalah �PR�-nya Kemenag
Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim menggarisbawahi bahwa seluruh aparatur Kementerian Agama (Kemenag) khususnya pimpinan Kemenag hakekatnya adalah “Public Relation (PR)” Kemenag di bidangnya masing-masing.
“Kita adalah humasnya Kemenag, kita adalah etalase terdepan bagaimana orang melihat Kemenag. Karenanya, kita dijadikan rujukan orang bertanya, ini membawa konsekwensi untuk memberikan sejumlah informasi hak ihwal di Kemenag, dan tentu ada ilmunya,” kata Menag saat memberikan arahan sekaligus menutup Rakernas Kemenag Tahun 2015 di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurutnya, tidak ada orang yang tahu semua urusan di Kemenag,tapi kita harus punya kiat kepada siapa kita memperoleh jawaban atas pertanyaan dilontarkan masyarakat. Menag mengapresiasi peserta Rakernas yang bertanya tentang persoalan haji,sedangkan ia bertugas tidak dibidang haji.
“Pertanyaan seperti ini (tentang mengapa BIPH dibayarkan dengan kurs Dollar) akan menunjukkan kapasitas kita bagaimana kita menjawabnya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menag kemudian memberi penjelasan seperti apa jawabannya atas pertanyaan tersebut, bahwa tidak ada perbedaan tentang semua itu khususnya masalah biaya haji. BPIHharus mendapat persetujuan DPR, dan ditetapkan dengan kurs Dollar karena hampir 90 persen dibelanjakan dengan mata uang Dollar bukan Rupiah. Tapi cara jemaah membayar BPIH, bisa dengan dollar dan rupiah, tapi biaya hajinya dengan Dollar, ini untuk mengurangi tenggat perubahan kurs. Dan jemaah umrah bisa membayar dengan rupiah, tapi ditetapkan dengen Dollar.
“Mengapa saya memberikan contoh haji, karena dalam waktu ke depan akan banyak pertanyaan dari masyarakat tentang persolan haji, karena haji adalah isu nasional. Oleh karenanya, saya ingin menekankan semua unit kerja harus memiliki akses informasi atau pusat informasi yang bisa diakses dengan cepat, dan sebagai pemimpin tidak hanya harus memiliki motivasi keingintahuan tapi kemampuan memperoleh informasi itu di dapat,” kata Menag.
Organisasi itu, tandas Menag, adalah satu kesatuan dan sistem. Meski kita menduduki posisi tertentu tapi kita harus mengerti bidang lain, minimal prinsip -prinsip umumnya. Atau bila tidak tahu, kita harus memiliki kemampuan mengakses informasi jawaban sehingga bisa disampaikan kepada yang bertanya.
Dikatakan Menag, kita harus memberi kesan kepada masyarakat berupa informasi. Pertama, setiap kita membuat pusat informasinya masing-masing, seperti haji ada hotline yang bisa diakses 24 jam tentang hal ihwal haji, dan lainnya.
Kedua, dituntut untuk mencari kemampuan mencari informasi itu kepada siapa. Kita banyak media informasi yang bisa ditanyakan, kita harus memiliki motivasi tinggi untuk mencari tahu.
“Kita adakah pemimpin. Saya ingin membangun dalam kaitannya dengan basis lima budaya kerja yaitu, Integritas, Profesional, Inovasi , Tanggungjawab, dan Keteladanan,” ujar Menag. (dm/dm).
“Kita adalah humasnya Kemenag, kita adalah etalase terdepan bagaimana orang melihat Kemenag. Karenanya, kita dijadikan rujukan orang bertanya, ini membawa konsekwensi untuk memberikan sejumlah informasi hak ihwal di Kemenag, dan tentu ada ilmunya,” kata Menag saat memberikan arahan sekaligus menutup Rakernas Kemenag Tahun 2015 di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurutnya, tidak ada orang yang tahu semua urusan di Kemenag,tapi kita harus punya kiat kepada siapa kita memperoleh jawaban atas pertanyaan dilontarkan masyarakat. Menag mengapresiasi peserta Rakernas yang bertanya tentang persoalan haji,sedangkan ia bertugas tidak dibidang haji.
“Pertanyaan seperti ini (tentang mengapa BIPH dibayarkan dengan kurs Dollar) akan menunjukkan kapasitas kita bagaimana kita menjawabnya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menag kemudian memberi penjelasan seperti apa jawabannya atas pertanyaan tersebut, bahwa tidak ada perbedaan tentang semua itu khususnya masalah biaya haji. BPIHharus mendapat persetujuan DPR, dan ditetapkan dengan kurs Dollar karena hampir 90 persen dibelanjakan dengan mata uang Dollar bukan Rupiah. Tapi cara jemaah membayar BPIH, bisa dengan dollar dan rupiah, tapi biaya hajinya dengan Dollar, ini untuk mengurangi tenggat perubahan kurs. Dan jemaah umrah bisa membayar dengan rupiah, tapi ditetapkan dengen Dollar.
“Mengapa saya memberikan contoh haji, karena dalam waktu ke depan akan banyak pertanyaan dari masyarakat tentang persolan haji, karena haji adalah isu nasional. Oleh karenanya, saya ingin menekankan semua unit kerja harus memiliki akses informasi atau pusat informasi yang bisa diakses dengan cepat, dan sebagai pemimpin tidak hanya harus memiliki motivasi keingintahuan tapi kemampuan memperoleh informasi itu di dapat,” kata Menag.
Organisasi itu, tandas Menag, adalah satu kesatuan dan sistem. Meski kita menduduki posisi tertentu tapi kita harus mengerti bidang lain, minimal prinsip -prinsip umumnya. Atau bila tidak tahu, kita harus memiliki kemampuan mengakses informasi jawaban sehingga bisa disampaikan kepada yang bertanya.
Dikatakan Menag, kita harus memberi kesan kepada masyarakat berupa informasi. Pertama, setiap kita membuat pusat informasinya masing-masing, seperti haji ada hotline yang bisa diakses 24 jam tentang hal ihwal haji, dan lainnya.
Kedua, dituntut untuk mencari kemampuan mencari informasi itu kepada siapa. Kita banyak media informasi yang bisa ditanyakan, kita harus memiliki motivasi tinggi untuk mencari tahu.
“Kita adakah pemimpin. Saya ingin membangun dalam kaitannya dengan basis lima budaya kerja yaitu, Integritas, Profesional, Inovasi , Tanggungjawab, dan Keteladanan,” ujar Menag. (dm/dm).
.jpg)
Komentar
Posting Komentar